Kebijakan BBM Picu Masalah

Kebijakan harga bahari bakar minyak (BBM) yang mengacu pada harga pasar harus diubah. Kondisi itu memicu ketidakpastian harga di dalam negeri. Langkah pemerintah menghapus subsidi premium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 dianggap pengamat dapat memicu ketidakpastian.

Pasalnya, dengan menghapus subsidi premium, harga BBM tersebut akan mengikuti harga minyak dunia yang saat ini berfluktuasi. Akibatnya, harga selalu berubah.

"Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian untuk masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, tiap jangka waktu tertentu harganya akan selalu berubah," ujar pengamat ekonomi Econit Hendri Sa-parini, di sela sebuah seminar di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, Hendri Sa-parini menegaskan, subsidi untuk BBM jenis tertentu mutlak terus dilakukan, walau keadaan sedang krisis. "Kita sedang dalam kondisi krisis. Namun, alokasi dana untuk subsidi harus tetap ada," tutur Hendri.

Hendri juga mengingatkan pemerintah untuk melihat kondisi masyarakat maupun konstitusi sebelum memberlakukan harga BBM seperti saat ini.

"Kondisi masyarakat kita yang belum siap harus dipertimbangkan. Selain itu, konstitusi melarang harga BBM diberlakukan dengan harga pasar," ujar Hendri.

Senada dengan Hendri, pengamat energi dari ReforMiner Institute Nanda Avianto Wicaksono menganggap bahwa pemerintah belum saatnya melepas harga premium sesuai dengan harga pasar.

"Negara kita ini bukan negara maju. Yang kita tahu, di negara maju memang harga BBM mengikuti harga pasar dunia. Jika mau seperti itu, kita harus melihat dulu kondisi negara kita. Sangat jelas, ekonomi di negara kita ini masih jauh di bawah rata-rata, dan sarana transportasi negara kita inimasih sangat tidak memadai," ujarnya.

Seperti diberitakan (Media Indonesia, 14/1), pemerintah menghapus anggaran subsidi premium dari APBN 2009. Dengan demikian, dalam APBN 2009, subsidi BBM yang mencapai Rp57,6 triliun hanya untuk solar dan minyak tanah.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, premium akan mengikuti harga pasar. Harganya akan dievaluasi pada tanggal 15, setiap bulannya.

Kendati demikian, pemerintah sebenarnya tetap menyiap-kan anggaran subsidi premium untuk berjaga-jaga seandainya harga minyak dunia kembali melonjak. Pemerintah mematok harga maksimal premium (batas atas) sebesar Rp6.000 per liter.

Konsumsi naik Sementara itu. pada hari pertama pemberlakuan harga baru premium dan solar menjadi Rp4.500 per liter. Pertamina mencatat konsumsi BBM masyarakat naik hingga 30%.

"Hingga pukul 15.00 WIB, Kamis (15/01), Pertamina telah menyalurkan 12.288 Kl melalui depot Plumpang, atau naiksekitar 30% dari pasokan pada Rabu (14/01)sejumlah 9.000 Kl," ujar Vice President Communications PT Pertamina (Persero), Anang R Noor, kemarin.

Sementara itu. Badan Pengatur Hilir Migas mencatat terjadi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat masyarakat yang menahan pembelian sampai harga baru BBM bersubsidi berlaku. Namun, BPH Migas menjamin pasokan premium dan solar mencukupi sehingga tidak akan terjadi lagi kelangkaan.
Sumber : Media Indonesia